Dalam undangundang ini yang dimaksud dengan partaii politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara republik indonesia. Pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik menurut. Sebagai partai terbesar di indonesia, pdip tidak akan me le pas kan jabatan gubernur dki begi tu saja. Sebagai partai terbesar di indonesia, pdip tidak akan me le pas. Pengurus partai politik yang menggunakan partai politiknya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 5 dituntut berdasarkan undangundang nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan kitab undangundang hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara dalam pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e, dan. Dalam kenyataannya, banyak partai politik yang berdiri tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Undang undang nomor 8 tahun 2012 dan undang undang nomor 42 tahun 2008 membuat ketentuan larangan dalam kampanye. Undangundang republik indonesia nomor 2 tahun 2011. Pengamat politik dan peme rintahan dari undip teguh yuwo no menga ta kan, perhitung an yang harus dila ku kan olehpdip yak ni kemungkinan me nang dalam memperebutkankursi gubernur dki ja karta. Dalam undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik tidak mengatur secara tegas mengenai alasan pembubaran partai politik.
205 386 248 1622 419 289 21 817 404 1013 633 509 386 1007 73 763 754 442 727 563 885 515 740 1569 90 423 934 631 1049 1036 548 1416 139 779 990 222 749 301 944 453 741 741 1303 1191 882